Sampang, Cyberlidik.com | Warga Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, menyoroti kompleksitas persoalan dalam pengelolaan pemerintahan desa (Pemdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejumlah isu mencuat ke ruang publik, mulai dari dugaan konflik kepentingan dalam struktur BUMDes, pengelolaan program desa yang dinilai tidak transparan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian warga adalah struktur kepengurusan BUMDes Patarongan. Ketua dan bendahara BUMDes diduga masih memiliki hubungan sedarah. Selain itu, ketua BUMDes juga disebut merupakan putra dari kepala desa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas.
Persoalan lain muncul dari program pengadaan sapi yang dikelola BUMDes. Berdasarkan keterangan warga, satu ekor sapi dilaporkan mati dan kemudian disembelih. Hasil penjualannya disebut dikembalikan ke rekening BUMDes, namun dana tersebut diduga kembali berada di bawah kendali ketua BUMDes. Alur pengelolaan dan pertanggungjawaban dana program tersebut dipertanyakan karena belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat.
Keluhan juga datang dari warga Dusun Gumorong. Mereka mengaku terpaksa melakukan perbaikan jalan desa secara swadaya lantaran selama bertahun-tahun infrastruktur jalan di wilayah tersebut tidak pernah tersentuh program pembangunan Pemdes Patarongan. Warga menilai kondisi ini mencerminkan ketidakmerataan pelaksanaan program desa, khususnya yang bersumber dari Dana Desa.
Selain itu, beredar pula kabar dugaan markup dalam pengadaan barang dan peralatan kantor desa yang bersumber dari Dana Desa sejak tahun 2024 hingga saat ini. Dugaan tersebut masih terus didalami oleh berbagai pihak dan menjadi perhatian warga karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang seharusnya dikelola secara transparan dan efisien.
Warga berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka atas berbagai persoalan tersebut. Mereka juga mendorong adanya pengawasan dari instansi berwenang agar pengelolaan Dana Desa benar-benar berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Saat dikonfirmasi terkait isu tersebut, Kepala Desa Patarongan memberikan jawaban singkat, “sudah bos,” tanpa penjelasan lebih lanjut.
Media Cyberlidik.com tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Yogi
