Sampang, Cyberlidik.com | Dugaan nepotisme dan konflik kepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Harapan Patarongan, Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, kian menguat. Sorotan bermula dari informasi warga terkait tidak sesuainya jumlah sapi ternak yang dikelola BUMDes, yang seharusnya berjumlah enam ekor tetapi hanya ada empat ekor.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan data tersebut diduga syarat korupsi. Tidak adanya laporan resmi yang dipublikasikan memunculkan dugaan pengelolaan tertutup serta potensi konflik kepentingan di internal BUMDes.
Sejumlah warga Patarongan mengaku telah mempertanyakan soal konflik kepentingan dan keberadaan dua ekor sapi yang tidak lagi tercatat. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan tertulis maupun forum resmi yang menjawab kejanggalan tersebut.
“Kami hanya ingin kejelasan. Ini aset desa, bukan milik pribadi,” ujar salah seorang warga kepada wartawan.
Upaya konfirmasi kepada pengelola BUMDes dan pihak kecamatan telah dilakukan. Namun, Camat Torjun memilih tidak memberikan tanggapan. Sikap bungkam tersebut justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan bahwa persoalan serupa tidak menutup kemungkinan juga terjadi di desa-desa lain di wilayah Kecamatan Torjun.
Minimnya respons dari otoritas kecamatan dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan. Padahal, kecamatan memiliki peran strategis dalam pembinaan serta pengawasan pengelolaan BUMDes agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat berharap aparat pengawas internal pemerintah dan APH segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes di seluruh desa di Kecamatan Torjun guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ekonomi desa.
Redaksi
